PDI-P berubah keluar untuk sudah tahu Demokrat akan tidak menavigasi dukung Anies-Sandie

PDI-P sudah menduga Partai Demokrat tidak akan mengarahkan suara mereka mendukung mitra Anies-Sandie di putaran kedua dari pemilihan Jawa.
Itu mengungkapkan PDI-P politisi Avenida Dahlan milik posisi politik Partai Demokrat.

"Saya telah memperkirakan bahwa karena fitur dari Partai Demokrat dan juga sosok Pak GDK 1," katanya, akhir pekan (18/3/2017).

Namun, kasus di Arteria Demokrat keputusan yang tidak mendukung Anies-Sandie.

"Kami sepenuhnya menghormati dan lebih suka keputusan perayaan demokrasi," kata Arteria.

Sikap sebenarnya acara demokratis justru dinilai keuntungan Desain, seperti tiang Ahok-Djarot karena psikologis dampak pada arrêters.
Seperti diketahui setelah memasuki kedua putaran, masing-masing kompetitif Gubernatorial paslon Agus suara-Sylvi.
Sementara itu berita terkini pilkada, suara kunci Agus-Sylvi ada pada sikap politik Partai Demokrat yang sampai sekarang belum dinyatakan sikap yang baik

Pendukung cinta Ibu Pertiwi (ACTA) dilaporkan daerah Polres West Jakarta setempat Komisi Nasional atas hak asasi manusia (Komnas HAM). Mereka melaporkan tindakan mengklaim diskriminasi serta kekerasan terhadap psikis, tahanan kasus pengeroyokan membantu calon Gubernur Basuki Tjahaja Ahok

Berita Terbaru Seorang tahanan yang bernama Rubby Peggy ditangkap Polres terkait dengan West Jakarta Metro. Berdasarkan ACTA, Rubby selama selular diperkirakan hanya mengenakan celana, dan diplonco dengan pembotakan kepala.

Anaknya diganggu dan diejek pada Facebook, orang tua mengenai siswa sekolah dasar di Bogor Mayhem

2 tersangka hilang ketika rekonstruksi kekerasan fisik Diksar Mapala UII

"Hari waktu kami ingin menyediakan Mitt dan celana panjang, sebenarnya tidak diperbolehkan oleh polisi, inci kata Ali Lubis melibatkan ACTA di Jakarta, akhir pekan (19/3/2017).

Sementara itu, Komisaris Kompolnas Inspektur Pol (Purn.) Bekto Suprapto mengatakan, perploncoan yang terjadi dalam kasus terhubung dengan tahanan Polres dari ke barat Jakarta Metro adalah pelanggaran KUHP.
Sesuai dengan Bekto, demikian juga melanggar Perkap No. empat 2015 pada remedying tahanan. Dalam Perkap ini benar-benar disebutkan sejumlah tahanan cenderung dilarang membawa benda tajam, dan pembotakan terkait dengan tahanan.

Bekto tingkat pembotakan dilakukan Polres Barat Jakarta Metro adalah bagian paksaan. Hal ini menunjukkan tindakan-tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman hukum.

"Siapa pelaku polisi atau tahanan lain, tidak diperbolehkan untuk alasan hukum. Orang yang ditahan melalui polisi untuk menjadi percaya harus menghormati hak-hak hukum asasinya, yang ada di dalam kode proses pidana (Kitab Undang-undang pidana prosedur) ditempatkan sebagai hak-hak tersangka, "katanya.

Bahkan jika penegakan hukum tidak melakukan pembotakan, Bekto melanjutkan, namun itu bukanlah alasan utama polisi melarikan diri sanksi. Untuk semua orang yang ditangkap polisi dilindungi, termasuk hak-hak manusia wajib manusia.
Oleh karena itu, diperlukan Bekto, hukuman dan sanksi sehubungan dengan anggota polisi seberat-beratnya membiarkan pembotakan terjadi, seperti penjaga tahanan. Karena memiliki aturan yang jelas, pembotakan tidak boleh terjadi.
Sayangnya, Bekto sinis, Kapolres Metro West Jakarta Kombes Pol Roycke Harry Langie akan sanksi pria nya

"Kemungkinan tidak benar-benar mau atau berani tentu tidak, karena takut melakukan atau apapun yang mau harus lihat," katanya.

Lain situasi dengan Presidium View polisi Indonesia (IPW) S Neta panel. Dia melihat pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya dugaan semacam ini umum dalam tahanan lain.

"Terutama ketika para tahanan tidak memiliki uang. Di sisi lain, jika seorang tahanan punya banyak uang, dia boleh menjadi raja yang lain mendapat keistimewaan di dalam tahanan, "kata Neta dalam kesempatan yang sama.

Namun, pandangan Neta, apa yang terjadi dalam urutan untuk isu-isu Rubby adalah jenis hak asuh dan asasinya tepat.

"Akibatnya ada tahanan lain kuat memperdaya lemah penjahat," katanya.

Seperti yang digariskan oleh Neta peristiwa ini tidak terjadi ketika Kapolres Metro Western dunia Jakarta memiliki masalah tinggi terhadap wilayah daerah.
Untuk alasan itu ia mendesak Kapolda komunitas Jaya Inspektur Pol spesialis Mochamad Iriawan sebaik pemimpin, untuk mengingatkan orang-orang yang sangat peduli, tidak hanya terhadap wilayah tetapi juga dari para tahanan.
Dengan pengawasan, menyatakan Neta, akan meningkatkan ahli Kapolres dan menerapkan bawahannya, sehingga jenis insiden itu tidak diulang.
Pada saat yang sama, ketika perploncoan dijadikan tawanan, Neta menunjukkan, target untuk segera melaporkan jenis acara untuk diproses. Ini bisa membuat pengenaan Split artikel dapat dibuat, yang mencakup menambahkan time penalti.

"Jika korban tidak didokumentasikan, polisi harus mengingatkan penjahat yang menjadi pelaku dan juga menghukum mereka dalam sel-sel kesendirian. Tujuan untuk memastikan bahwa ada efek jera, sesama tahanan menjadi saling menghargai haknya seperti manusia, "katanya.

Sebagai saat Liputan6. com memverifikasi, Kapolres Metro West Jakarta Kombes Pol Roycke Harry Langie belum bersedia untuk membuka koneksi telepon

Referensi Berita

Restu. "PDIP Ternyata Sudah Tahu Demokrat Tak Akan Arahkan Dukung Anies-Sandi, Alasannya…." Pojok Satu. N.p., 18 Mar. 2017. Web. 19 Mar. 2017.